View article

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undangundang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia.